RSS

Rangkuman Pkn

28 Jun

Civil Society

  • Merupakan suatu masyarakat yang  berkembang dari sejarah, yang mengandalkan ruang dimana individu dan perkumpulan tempat mereka bergabung, bersaing satu sama lain gna mencapai nilai-nilai yang mereka yakini (Zbigniew Rau).
  • Merupakan sebuah kerangka hukum yang menjamin hak-hak dasar individu, perkumpulan sukarela yang terbatas dari negara, suatu ruang publik mampu mengartikulasikan isu-isu politik, gerakan warga negara yang mampu mengendalikan diri dan independen, yang secara bersama-sama mengakui norma-norma dan budaya yang menjadi identitas dan solidaritas yang terbentuk serta akhirnya akan terbentuk kelompok inti dalam civil society (Han Sung-Joo).
  • Ciri dan syarat terbentuknya civil society
  1. Diakui dan dilindungi hak-hak individu dan kemerdekaan berserikat serta mandiri dari negara.
  2. Ruang publik yang bebas bagi siapapun dalam mengartikulasikan isu-isu politik
  3. Gerakan-gerakan masyarakat berdasarkan nilai-nilai budsaya tertentu
  4. Adanya kelompok inti dalam suatu masyarakat yang  menggerakkan masyarakat  dan melakukan modernisasi sosial ekonomi.
  • Merupakan suatu satuan yang terdiri dari kelompok-kelompok yang secara mandiri menghimpun dirinya dan gerakan-gerakan dalam masyarakat yang relatif otonom dari suatu negara, yang merupakan dasar re-produksi dan masyarakat politik yang mampu melakukan kegiatan politik dalam suatu ruang publik, untuk menyatakan kepedulian mereka dan memajukan kepentingan-kepentingan mereka menurut prinsip pluralisme dan pengelolaan mandiri (Kim Sunhyuk)
  • Masyarakat Madani, merupakan sistim sosial yang dibiaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dan kesetabilan masyarakat (Dato Seri Anwar Ibrahim). Masyarakat Madani merupakan masyarakat ideal yang terddiri dari kota dan masyarakat yang beradab. Pada prinsipnya kmasyarakat madani adalah tatanan komunitas masyarakat yang mengedepankan toleransi, demokrasi dan keberadaban serta mensyaratkan toleransi dan menghargai pluralisme.
  • Ciri Civil Society
  1. Ruang publik yang bebas sebagai sarana mengeluarkan pendapat
  2. Demokrasi, yaitu masyarakat memiliki kebebasan dalam menjalankan kehidupan termasuk berinteraksi dengan lingkungan
  3. Toleran, saling horman menghormati
  4. Pluralitas/me, merupakan pertalian sejati kebhinekaan yang merupakan suatu assas perbedaan dalam menyatukan umat melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan.
  5. Keadilan Sosial, keseimbangan antara hak dan kewajuban yang mencakup selyruh aspek kehidupan.
  • Penegak Civil Society
  1. LSM, memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat ayng tertindas.
  2. Pers, megkritisi dan mencadi bagian dari kontrol sosial yang dapat menganalisa dan mempublikasikan kebijakan pemerintah berkenaan dengan warga negara.
  3. Supermasi Hukum, semua warga negara harus tunduk pada aturan hukum tanpa terkecuali
  4. Perguruan Tinggi, menyalurkan kebijakan masyarakat dan mengkritisi  kebijakan-kebijakan pemerintah.
  5. Partai Politik, wahana warga negara dalam menyalurkan aspirasi politiknya.

Hak Asasi Manusia

  • Ham, merupakan hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpa hak tersebut mustahil manusia tersebut dapat hidup sebagai manusia(Jan Materson)
  • Ham, merupakan hak dasar atau hak pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian manusia ataupun penguasa. Bersifat mendasar (kodrati) yaitu tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.
  • Ham, merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (UU Ham  pasal 1)
  • Hak dasar manusia
  1. Hak hidup
  2. Hak untuk hidup tanpa ada perasaan takut , dilukai atau dibunuh oleh orang lain.
  3. Hak kebebasan
  4. Hak untuk bebas, memilih agama, memperoleh informasi, menyatakan pendapat dan berserikat
  5. Hak pemilikan
  6. Hak untuk memilih sesuatu, pakaian, rumah, mobil, perusahaan, pabrik dll.
  • Hak menurut Ham PBB sifatnya yuridis : hak untuk hidup, tidak menjadi budak, tidak disiksa dan ditahan, dipersamakan dimuka hukum, mendapat praduga tidak bersalah, serta hak nasionalitas, pemilikan, pemikiran, agama, pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan berbudaya
  • Empat kebebasan menurut presiden Roosvelt
  1. Kebebasan berbicara dan menyatajan pendapat
  2. Kebebasan beragama
  3. Kebebasan dari kemiskinan, setiap negara berusaha mencapai kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya
  4. Kebebasan dari ketakutan, pengurangan senjata sehingga tidak menimbulkan adanya keinginan suatu negar untuk menyerang negara lain.
  • Hak ekonomi dan sosial
  1. Hak hidup, kebebasan dan keamanan hidup
  2. Larangan perbudakan
  3. Larangan penganiayaan
  4. Larangan penangkapan, pengasinan atau penahanan yang sewenang-wenang
  5. Hak atas pemeriksaan pengadilanyang jujur
  6. Hak atas kebebasanbergerak
  7. Hak atas harta dan benda
  8. Hak atas kebebasan berfikir, menyuarakan hati nurani dan beragama
  9. Hak atas mengemukakan pendapat dan mencurahkan pikiran
  10. Hak atas kebebasan berkumpul dan berserikt
  11. Hak turut serta dalam pemerintahan
  12. Hak atas pekerjaan
  13. Hak atas tarf hidup yang layak, termasuk makan, pakaian, perumahan dan kesehatan
  14. Hak atas pendidikan
  15. Hak kebudayaan yang meliptuti keikutsertaan dalam kebudayaan masyarakat
  • Generasi Ham
  1. Fokus pada hukum dan politik
  2. Perluasan generasi pertama secara horizontal yang menekankan pada sosial, ekonomi dan budaya dan bidang hukum dan politik yang terabaikan berakibat pada mrosotnya kehidupan hukum serta penegakannya yang berlebihan
  3. Perpaduan dua generasi sebelumnya, ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum. Namun tidak terlaksana secara objektif yang berpengaruh terhadap pelanggaran hak-hak rakyat
  4. Mengkritisi generasi-generasi sebelumnya, yang kemudian mengharuskan suatu negara memenuhi hak-hak rakyatnya
  • Ham dalam islam
  1. Piagam Madinah
  2. Deklarasi Kairo
  • Sarana penegakan Ham di Indonesia
  1. Berbentuk institusi  seperti lembagaadvokasi Ham yang dibuat LSM, Komnasham, Komnas HAM Permpuan
  2. Sarana perundang-undangan undang-undang,UU RI No 39 1999, Kepres RI No 50 1993, Kepres RI No 129 1998, Kepres RI No 181, Kepres RI No 26 1998

Hubungan Agama dan Negara

  • Hussein Muhammad, Negara diperlukan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan manusia ssecara bersam-sama
  • Faham yang ada pada hubungan antara negara dan agama
  1. Faham Teokrasi, negara dan agama tidak dapat dipisahkan. Pemerintahan dijelaskan menurut firman-firman Tuhan, segala kehidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara dilaksanakan atas titah tuhan. Urusn negara dan politik sebagai manifestasi dari tuhan
    1. Teokrasi langsung, pemerintahan adalah tuhan
    2. Teokrasi tidak langsung, kepela pemerintah atau raja yang memiliki otoritas atas nama Tuhan. Sistem dan norma dirumuskan berdasarkan firman Tuhan. Sehingga negara menyatu dengan agama dan keduanya tidak dapat dipisahkan.
    3. Faham Sekuler, urusan atara manusia dengan manusia lain (urusan dunia) dan agama merupakan urusan manusia denga Tuhannya. Sehinga leduanya tidak dapat dipersatukan.
    4. Faham komunisme, paham atheis (tidak bertuhan). Agama merupakan kesadaran diri manusia sebelum menemukan dirinya. Nilai tertinggi ddalam suatu negara adalah materi karena manusia itu sendiri adalah merupakan materi.
    5. Menurut Islam,
      1. Munawir Sjadzali
  • Agama tidak bisa dipisahkan dari negara, dan urusan negara merupakan urusan agama dan sebaliknya
  • Islam tidak ada hubungannya dengan negara, islam tidak mengatur hubungan bernegara. Nabi Muhammad tidak punya misi untuk mendirikan negara.
  • Islam tidak mencakup segala-galanya, tapi mencakup prinsi dan etika kehidupan bermasyarakat, termasuk bernegara.
  1. Hussein Muhammad
  • Hubungan integralistik, hubunan totalitas, dimana hubungan agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
  • Simbiosis Mutualistik, hubungan yang saling membutuhkan
  1. Al Mawardi, negara dibangun untuk mengantikan tugas kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia. Kekuasaan Tuhan adalah mutlak dan harus landasan kekuasaan negara.
  2. Al Gazali, agama dan negara merupakan dua anak kembar. Agama sama dengan dasar dan penguasa/kekuasaan nagara adalah penjaga dan segala sesuatau yang todak memiliki penjaga akan sia-sia.

Konstitusi

  • Konstitusi tidak tertulis, konstitusi yang dimiliki suatu negara namun dirumuskan dalam suatu piagam fregmentasi yang mereka miliki. Contohnya adalah Magna Charta Libertum 1215. Negara yang tidak mempunyai konstitusi ialah Kanada dan Inggris.
  • Konstitusi tertulis, yaitu suatu negara yang mempunyai suatu dokumen dakam merumuskan tujuan negaranya. Contohnya Indonesia dengan UUD 1945 dan AS dengan demokrasi konstitusionalnya.
  • Konstitusi kuno diartikan nama bagi ketentuan-ketentuan yang menyebut hak-kan dan kekuasaan dari orang-orang tertentu, keluarga-kaluarga tertentu atau badan-badan tertentu yang berkuasa.
  • Konstitusi pada tafsiran modern,
  • Konstitusi Demokratis memiliki beberapa prinsip :
  1. Konstitusi sebagai perwujudan perjanjian masyarakat
  2. Konstitusi sebagai piagam yang menjamin Ham dan warga negara serta  penentuan batas-batas hat dan kewajiban warga negara  dan alat-alat pemerintahannya.
  3. Konstitusi sebagai forma regimenis (kerangka bangunan pemerintah)
  4. Disimpulkan bahwa konstitusi adalah kerangka kerja dari sebuah negra yang menjelaskan bagaimana tujuan pemerintahan tersebut terorganisir dan dijalankan.
  1. Demokrasi bersifat umum yang menempatkan warga negaranya sebagai sumber utama kedaulatan
  2. Mayoritas berkuasa dan terjaminnya hak minoritas
  3. Pembatasan pemerintah dan kekuasaan negar yang meliputi :

a.       Pemisahan wewnang kekuasaan berdasarkan triaspolitika

b.      Kontrol dan keseimbangan lembaga-lembaga pemerintah

c.       Pemilihan umun sebagai pengalihan kekuasaan

  • Prinsip konstitusi demokratis
  1. Hak-hak dasar
  2. Kebebasan mengeluarkan pendapat
  3. Hak-hak individu
  4. Keadilan
  5. Persamaan
  6. Keterbukaan

Otonomi Derah

  • Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahandan kepentingan masyarakat setempat dengan perundang-undangan
  • Otonomi Daerah adalah esataun masyarakat hukum yang mempunyai batas-batsas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat seempat menurut prekarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI
  • Prinsip Otonomi Daerah
  1. Seluas-luasnya dan utuh, untuk Kabupaten/Kota sedangkan otonomi daerah terbatas untuk Propinsi
  2. Nyata, harus sesuai denan konstitusi sehingga terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah
  3. Bertanggung jawab, lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom sehingga dalam Kabupaten/Kota tidak ada wilayah administrasi
  4. Peningkatan peran dan fungsi badan legislatif daerah wilayah administasi atas dekonsentrasi diletakkan pada Propinsi sebagai wilayah administrasi
  5. Atas tugas pembantuan diberikan dari pemerintah kepada daerah serta dari pemerintah dan daerah kepada desa

a.       Adanya pemberian kewenangan dan hak kepada pemerintah untuk mengurus rumah tangganya sendiri

b.      Dalam menjalankan wewenang dan hak mengurus rumah tangganya, daerah tidak menjalankan diluar batas-batas wilayahnya

c.       Penyelenggaraan otonomi daerah harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, pelayanan prima, keadilan, pemerataan serta potensi keanekaragaman daerah

d.      Penyelenggaraan otonomi daerah harus lebih mementingkan kemampuan daerah dan dilaksanakan secara bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat

e.      Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubunhan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah

  • Rumusan otonomi daerah dalam tiga lingkup
  1. Bidang politik, proses membuka ruang sebagai lahirnya pemerintah daerah yang dipilih secara demokratis. Penyelenggaraan pemerintah yang responsif  terhadap kepentingan masyarakat luas dan pengambilan keputusan yang bertangguung jawab. Juga diartika sebagai kesempatan membangun pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, membangun sistem dan pola karir politik dan administrasi yang komperatif, serta membangun sistem pemerintahan yang evektif
  2. Bidang Ekonomi,peluang pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi yang ada di daerahnya dalam menentukan kebijakan lokal dan regional. Sehingga akan membawa masyarakat daerah ketingkat kesejahteraan yang lebih tinggi
  3. Bidang Sosial Budaya, digunakan untuk memelihara harmoni sosial dan pada saat yang sama memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespon dinamika kehidupan masyarakat.

Demokrasi

  • Etimologis, demos = rakyat, cratos = pemerintahan jadi demokrasi adalah kekuasaan atau kedaulatan rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.
 
Leave a comment

Posted by on June 28, 2011 in Materi

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
Dedhy Kurniawan

Dedhy Mhey

a portrait of memories

imitation of life

Laris Abadi

Laris Abadi Works

My Site The Munawar

Tersenyumlah Karena Ku Tau Senyummu Itu Indah

%d bloggers like this: