RSS

Materi

Matriks dan Vektor

BAHAN AJAR DIKLAT GURU MATEMATIKA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN 2005

DAFTAR ISI Halaman Daftar Isi …………………………………………………………………..…i Bab I Pendahuluan A Latar Belakang ……………………………………………………………1 B. Tujuan …………………………………………………………………..…1 C.. Ruang Lingkup ………2 Bab II Vektor A. Pengertian Vektor 3 B. Ruang Lingkup Vektor 6 1. Vektor di dalam Ruang Dimensi Dua 6 2. Vektor di dalam Ruang Dimensi Tiga 7 C. Operasi Vektor 9 1. Penjumlahan Vektor 9 2. Selisih Dua Vektor 13 3. Perkalian Vektor dengan Skalar 14 4. Perkalian Titik ( Dot Product ) 15 5. Perkalian Silang ( Cross Product ) 17 D. Contoh Aplikasi Vektor 19 E. Latihan 20 Bab III Penutup 22 Daftar Pustaka……………………..……….. ………………………… 23 Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang Matematika bagi siswa SMK pada umumnya merupakan mata pelajaran yang tidak disenangi. Guru sebagai pendidik dalam hati bertanya, mengapa mereka tidak menyenanginya ?. Berdasarkan pertanyaan tersebut perlu adanya pemecahan, salah satunya adalah dalam menyampaikan materi matematika perlu memperhatikan pendekatan diantaranya metode mengajar yang lebih menarik disamping guru juga harus mempunyai kompetensi dalam menjelaskan konsep-konsep dasar materi / pokok bahasan matematika yang akan diajarkan kepada siswa, karena guru merupakan faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan anak didik. Konsep – konsep dasar materi / pokok bahasan matematika, khususnya Vektor ini merupakan materi yang harus dikuasai oleh siswa SMK kelompok tehnik. Oleh karena itu guru matematika SMK perlu memahami pembelajaran vektor di sekolahnya. B. Tujuan Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan ( diklat ) peserta diharapkan mampu menjelaskan dan memberi contoh : 1. pengertian vektor berdasarkan ruang lingkupnya. 2. operasi vektor didalam ruang dimensi dua dan tiga. 3. menyelesaikan soal vector yang berkaitan dalam bidang keahlian. C. Ruang Lingkup Bahan ajar vektor dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi guru matematika SMK dalam menjelaskan konsep-konsep dasar materi / pokok bahasan matematika yang akan diajarkan kepada siswa. Hal-hal yang akan dibahas meliputi : : Pengertian Vektor, Ruang Lingkup Vektor, Operasi Vektor dan Aplikasi Vektor pada Bidang Keahlian. Bab II VEKTOR A. Pengertian Vektor Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar kata-kata seperti suhu, gaya, panjang, percepatan, pergeseran dan sebagainya. Apabila diperhatikan besaran yang menyatakan besarnya kuantitas dari kata-kata tersebut ada perbedaanya yaitu ada yang hanya menunjukkan nilai saja, tetapi ada yang menunjukkan nilai dan arahnya. Besaran itu sering disebut skalar dan vektor. Setiap besaran skalar seperti panjang, suhu dan sebagainya selalu dikaitkan dengan suatu bilangan yang merupakan nilai dari besaran itu. Sedangkan untuk besaran vektor seperti gaya, percepatan, pergeseran dan sebagainya, disamping mempunyai nilai juga mempunyai arah. Jadi vektor adalah suatu besaran yang mempunyai nillai (besar / norm ) dan arah. Tunjukkan contoh-contoh lain yang merupakan vektor? Untuk menyatakan sebuah vektor biasanya digunakan notasi huruf kecil tebal atau bergaris atas atau bawah, misalnya : u atau atau . Secara geometri sebuah vektor diwakili oleh sebuah ruas garis berarah dengan panjang ruas garis itu menunjukkan besar, sedangkan arahnya menunjukkan arah vektor itu. Jika ruas garis AB seperti pada gambar 1(a) adalah sebuah vektor v dengan titik A disebut titik pangkal ( initial point ) dan titik B disebut titik ujung ( terminal point ) maka kita dapat menuliskan v = Vektor-vektor yang mempunyai panjang yang sama dan arah yang sama dinamakan ekivalen, maka vektor yang ekivalen dianggap sama walaupun vektor-vektor tersebut mungkin diletakkan didalam kedudukan yang berbeda seperti pada gambar 1 (b) berikut : ( a ) Vektor ( b ) Vektor-vektor yang ekivalen Gambar 1 Ukuran (panjang) atau norm suatu vektor v ditulis dengan notasi . Vektor yang panjangnya sama dengan satu satuan panjang disebut vektor satuan. Sehingga vektor satuan dari suatu vektor a dirumuskan dengan Didalam bidang kartesius suatu vektor dapat dinyatakan dengan pasanagn bilangan berurutan, misalnya diberikan sebuah titik A(x1,y1) maka didapatkan ruas garis berarah dari titik pusat sumbu O(0,0) ke titik A yaitu . Bentuk ruas garis berarah disebut sebagai vektor posisi dari titik A, sehingga didapatkan = (x1,y1) = ; dengan x1 dan y1 merupakan komponen vektor . Dengan demikian suatu vektor yang bertitik pangkal O dengan titik ujung suatu titik yang diketahui disebut vektor posisi. Koordinat titik yang diketahui itu merupakan komponen-komponen vektor posisinya. Perhatikan gambar berikut : Vektor u dapat dituliskan : u = = dengan dan disebut komponen vektor Gambar 2 Sehingga vektor u pada gambar 2 diatas dapat dinyatakan: u = = = = Sedangkan disebut vektor posisi titik A dan disebut vektor posisi titik B. Panjang vektor u adalah B. Ruang Lingkup Vektor Seperti dalam geometri yang diajarkan di SMK yaitu geometri datar dan geometri ruang, maka vektor yang akan dibicarakan meliputi : 1. Vektor di dalam Ruang Dimensi Dua ( R2 ) Untuk memudahkan menjelaskan vektor kepada siswa maka pada bidang dibuat sebuah sistem koordinat kartesius, sehingga setiap vektor yang sejajar bidang koordinat diwakili oleh vektor yang besar dan arahnya sama dan terletak pada bidang tersebut. Vektor-vektor yang sejajar dengan suatu bidang datar dinamakan vektor-vektor koplanar. Dan untuk menyatakan vektor yang lain pada bidang kartesius, digunakan vektor satuan, sehingga jika A(x,y) serta i dan j masing-masing vektor pada arah positif pada sumbu x dan y. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar 3 berikut: Suatu vektor a dalam koordinat kartesius tersebut dapat dinyatakan : a = = (x,y) = = x i + y j Panjang vektor a adalah dan besarnya tg  = Gambar 3. Sedangkan i adalah vektor satuan pada sumbu X dan j merupakan vektor satuan pada sumbu Y, maka vektor ini dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dalam vektor i dan j atau bentuk komponennya yaitu : i = dan j = Contoh: Vektor pada gambar berikut dapat dinyatakan Vektor a = = 5 I + 3 j ( kombinasi linier dari i dan j ) atau vektor a = = ( bentuk komponen ) Gambar 4 2. Vektor di dalam Ruang Dimensi Tiga ( R3 ) Untuk menentukan kedudukan atau letak titik di dalam ruang dapat digunakan sistem koordinat dengan sumbu X , Y dan Z dengan masing-masing sumbu saling tegak lurus dan berpotongan di sebuah titik O, Sebuah titik P dalam ruang disajikan dalam pasangan berurutan (x,y,z) dengan salib sumbu kartesius digunakan aturan tangan kanan seperti pada gambar 5 berikut : Jarak P sampai bidang YOZ adalah x atau PP1 = xp Jarak P sampai bidang XOZ adalah y atau PP2 = yp Jarak P sampai bidang XOY adalah z atau PP3 = zp Gambar 5 Dengan demikian vektor posisi P adalah dinyatakan dengan bentuk sebagai berikut : = x i + y j + z k jika i, j dan k merupakan vektor satuan dalam koordinat ruang. ( i: vektor satuan pada sumbu X; j: vektor satuan pada sumbu Y dan k; vektor satuan pada sumbu Z ) atau Besar ( panjang / norm ) vektor tersebut adalah . Sebagai contoh, misalkan sebuah titik A (3,2,4), maka vektor posisi titik A adalah atau a dapat dinyatakan dengan : a = = 3 i + 2 j + 4 k atau a = = C. Operasi Vektor 1. Penjumlahan Vektor Dua buah vektor a dan b dapat dijumlahkan yang hasilnya a + b dengan cara sebagai berikut : Perhatikan gambar 6 berikut : Gambar 6 Dua vektor pada gambar 6 diatas dapat dijumlahkan dengan dua cara yaitu : a). aturan segitiga vektor, yaitu pangkal b digeser ke ujung a sehingga: Gambar 7 b). aturan jajaran genjang, yaitu pangkal b digeser ke pangkal a, kemudian dilukis jajaran genjang, sehingga: Gambar 8 Jika kedua vektor mengapit sudut tertentu maka besarnya jumlah dua vektor tersebut dapat dicari dengan menggunakan rumus aturan cosinus seperti pada trigonometri yaitu: Gambar 9 Maka didapat : ( a + b )2 = a2 + b2 –2ab Cos (1800 –  ) = a2 + b2 –2ab Cos  Jadi a + b = Sehingga jika  = 900 maka Cos = 0 maka a + b = Jika vektor disajikan dalam bentuk komponen maka penjumlahan dapat dilakukan dengan menjumlahkan komponennya, misalnya: a = dan b = maka a + b = = Sifat penjumlahan vektor: Jika a, b dan c adalah suatu vektor maka: 1) a + b = b + a sifat komulatif 2) ( a + b ) + c = a + ( b + c ) sifat asosiatif 3) Setiap vector mempunyai elemen identitas, yaitu vektor nol sehingga a + 0 = a + 0 4) Setiap vektor mempunyai invers ( yaitu vektor negatif ) sehingga a + ( – a ) = 0 Dua vektor yang sama besar dan arahnya berlawanan dinamakan dua vektor yang berlawanan Contoh: 1) Buktikan bahwa sudut yang menghadap busur setengah lingkaran adalah sudut siku-siku. Bukti: Perhatikan gambar berikut : Gambar 10 Kita tunjukkan bahwa vektor tegak lurus pada vektor dengan memisalkan O sebagai pusat dari setengah lingkaran maka: . = = = = = O ( terbukti ) karena dan mempunyai panjang yang sama. 2) Diketahui vektor : a = ; b = dan c = Tentukan x jika : a) x = a + b b) x + a = c Penyelesaian : a). x = a + b = + = b). x + a = c  x = c – a = – = 3) Ditentukan titik-titik P(2,7,8) dan Q(-1,1,-1). Tentukanlah dalam bentuk komponen vektor yang diwakili oleh apabila R adalah titik pada sehingga = dan berapa koordinat R. Penyelesaian : = q – p = Karena = sehingga komponen vector yang diwakili oleh = = Misal koordinat titik R adalh (x,y,z) maka: = r – p  = – = + = Jadi koordinat R (1,5,5) 2. Selisih Dua Vektor Selisih dua vektor a dan b, dinyatakan sebagai a – b dapat dipandang sebagai penjumlahan vektor a dengan invers vektor b atau – b ditulis a – b = a + ( – b ) digambarkan sebagai berikut: Gambar 11 Contoh: Diketahui dua titik P(-1,4,3) dan titik Q(2,1,-3) Tentukan vektor Penyelesaian : = = 3. Perkalian Vektor dengan Skalar Jika a suatu vektor dan k adalah skalar ( bilangan nyata ) maka perkalian vektor a dengan skalar k ditulis ka atau ak merupakan vektor yang panjangnya k dan mempunyai arah yang sama dengan a, sedangkan – ka adalah vektor yang panjangnya k tetapi berlawanan arah dengan a. Dengan kata lain didefinisikan : Sebagai contoh dapat digambarkan : Gambar 12 Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa: a). Jika ada 2 vektor yang sejajar, maka yang satu dapat dinyatakan sebagai hasil perbanyakan vektor yang lain dengan skalar. b). Untuk membuktikan dua vektor sejajar cukup membuktikan salah satu vektor merupakan kelipatan vektor yang lain dalam bentuk komponen. 4. Perkalian Titik ( Dot Product ) Hasil kali titik atau dot product antara dua buah vektor akan menghasilkan suatu skalar atau bilangan real. Perkalian titik sering disebut juga perkalian skalar dua vektor. Hasil kali skalar dua vektor a dan b didefinisikan : a.b = Cos  dimana  adalah sudut yang diapit oleh kedua vektor a dan b. Dari definisi diatas, dapat kita tentukan sifat-sifat hasil kali skalar sebagai berikut : 1). Jika a dan b merupakan dua vektor yang arahnya sama maka a.b = 2). Jika a dan b merupakan dua vektor yang berlawanan arah maka a.b = – 3). Jika a dan b merupakan dua vektor yang tegak lurus maka a.b = 0 4). Jika a dan b merupakan dua vektor dan a.b  0 maka sudut antara dua vektor tersebut adalah sudut lancip 5). Jika a dan b merupakan dua vektor dan a.b  0 maka sudut antara dua vektor tersebut adalah sudut tumpul 6). Sifat komutatif yaitu a.b = b.a 7). Sifat distributif yaitu a.( b + c ) = a.b + a.c Apabila vektor a dan b yang dinyatakan dalam bentuk komponen, misalnya : a = a1 i + a2 j + a3 k dan b = b1 i + b2 j + b3 k maka : a.b = ( a1 i + a2 j + a3 k ). ( b1 i + b2 j + b3 k ). Dengan menggunakan sifat distributif dan hasil kali skalar dua vektor yang saling tegak lurus dan searah maka : i . i = i2 = 1 ; j . j = j2 = 1 dan k . k = k2 = 1 i . j = 0 ; j . k = 0 dan k . i = 0 Dengan demikian, kita peroleh rumus hasil kali skalar dua vektor yaitu : untuk vektor a = a1 i + a2 j + a3 k dan b = b1 i + b2 j + b3 k maka : a.b = a1 b1 + a2 b2 + a3 b3 ( bukti diserahkan kepada peserta diklat ) Contoh: 1). Hitunglah perkalian skalar antara: dan Penyelesaian: . = 2.1 + 3.1 + 5.1 = 2 + 3 + 5 = 10 2). Diketahui vektor-vektor sebagai berikut: Tentukan hasil kali skalar dua vektor tersebut Penyelesaian: . = 1.5 + 2.4 + 4.0 = 5 + 8 =13 5. Perkalian Silang ( Cross Product ) Perkalian silang sering disebut juga perkalian vektor antara dua vektor. Perkalian vektor antara vektor a dan b didefinisikan sebagai vektor yang mempunyai besar Sin  , dengan  adalah sudut yang diapit oleh kedua vektor. Arah vektor hasil kalinya adalah tegak lurus vektor a dan b serta vektor a , b dan ax b dalam urutan membentuk system tangan kanan, sehingga dapat digambarkan sebagai berikut : Perhatikan bahwa : = Sin  bxa = -(ax b) Jika  = 00 maka = 0 Jika  =900 maka = Secara geometri, norm perkalian antara dua vector merupakan luas bangun segi empat yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut. Sifat ini dapat diturunkan dari persamaan Lagrange. 2 = 2 2 – (a.b)2 Apabila vektor dinyatakan dalam bentuk vektor satuan i , j dan k Misalnya : a = a1 i + a2 j + a3 k dan b = b1 i + b2 j + b3 k Karena i x i = 1.1 Sin 00 = 0 analog sehingga : ixi = jxj = kxk = 0 Juga i x j = 1.1 Sin 900 = 1 dalam arah OZ yaitu i x j = k sehingga i x j = k ; j x k = i dan k x i = j Maka : axb = ( a1 i + a2 j + a3 k )x ( b1 i + b2 j + b3 k ). Dengan sifat diatas dan hukum distributive dapat dijabarkan menjadi : axb = ( a2b3 –a3b2) i – (a1b3 –a3b1) j + (a1b2 – a2b1) k . Dan apabila ditulis dalam bentuk determinan matriks, maka kita dapatkan rumus sebagai berikut : axb = Contoh : Diketahui vektor p = 2i + 4j + 3k dan q = i + 5j – 2k Tentukan pxq Penyelesaian : pxq = = i – j + k = ( -8-15) i – ( -4-3) j + (10-4) k = -22 i + 7 j + 6 k D. Contoh Aplikasi Vektor Perhatikan contoh soal berikut ini : Andaikan sebuah benda yang beratnya (W) adalah 304 N diangkat dengan rantai seperti pada gambar. Jika panjang a = b = 2,5 m. dan panjang benda L = 2 m. Tentukan gaya yang terjadi pada rantai a atau b ! Penyelesaian : Sin  = = 0,4   = 260 12l Maka : W2 = a2 + b2 + 2ab Cos 2 3042 = a2 + b2 + 2ab Cos 520 24l = a2 + a2 + 2aa Cos 520 24l = 2a2 + 2a2 + Cos 520 24l = a2 ( 2 + 2. 0,68 ) Sehingga a2 = = 27504,762 . Jadi a adalah 165,85 N E. Latihan 1). Sebutkan empat buah besaran skalar ! 2). Sebutkan empat buah besaran vektor ! 3). Nyatakan vektor pada gambar dalam bentuk komponen (matriks) ! 4). Buktikan bahwa jika a, b dan c adalah panjang sisi-sisi sebuah segitiga dan adalah sudut yang berhadapan dengan sisi dengan panjang a, maka . 5). Tentukan komponen vektor jika titik A(2,4,3) dan B(1,-5,2), kemudian tulislah vektor dalam satuan i, j dan k. 6). Tunjukkan bahwa vektor yang melalui titik-titik (2,2,3) dan (4,3,2) sejajar dengan vektor-vektor yang melalui titik (5,3,-2,) dan titik (9,5,-4). 7). Diketahui titik A (2,3,4) dan titik B (9,-11,18). Tentukan koordinat titik P, jika titik P membagi AB didalam dengan perbandingan 5:2. 8). Diketahui dua buah vector yang dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut : dan Tentukan: a). Panjang vektor atau b). Vektor satuan b c). Panjang proyeksi a pada b d). Vektor proyeksi b pada a e). Perkalian titik antara dua vektor a dan b ( a . b ) f). Perkalian silang antara dua vektor a dan b ( a x b ) 9). Diketahui titik A (-1,1,2) dan B (-2,-1,1) a). Hitunglah dan b). Hitung besar sudut AOB c). Tunjukkan bahwa sama sisi 10). Sebatang baja W diangkat oleh rantai seperti pada gambar. Jika diketahui W = 2000 N, L = 1,5 m dan gaya yang terjadi pada rantai a dan b adalah 1500 N. Hitunglah panjang rantai a ! Bab III Penutup Bahan ajar ini membahas konsep vektor secara umum. Konsep vektor diberikan pada siswa Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) kelompok tehnik dan belum memberikan contoh-contoh dari semua program keahlian yang ada di kelompok tehnik tersebut tetapi hanya sebagian. Pada akhir pembahasan diberikan soal latihan dan apabila ada kesulitan dalam menjawab soal latihan dapat didiskusikan dengan peserta lain. Agar peserta diklat dapat lebih memahami konsep vektor dalam masalah ketehnikan yang sesuai dengan program keahlian yang diajarkan di sekolah, disarankan peserta mendiskusikan dengan peserta lain untuk mengembangkan dan memberikan contoh-contohnya. Daftar Pustaka E.T. Ruseffendi, 1989, Dasar – dasar Matematika Modern dan Komputer untuk Guru, Bandung, Tarsito PAUL CALTER, 1979, Theory and Problems of Technical Mathematics, Schaum’s outline, Mc-GRAW.HILL BOOK COMPANY ST. NEGORO – B. HARAHAP, 1985, Ensiklopedia Matematika, Jakarta, Ghalia Indonesia. WIYOTO, WAGIRIN, 1996, Matematika Tehnik Jilid 2a, Bandung : Angkasa NOORMANDIRI B.K, ENDAR SUCIPTA, 2000, Matematika SMU untuk Klas 3 Program IPA, Jakarta : Erlangga

SDM DAN OTONOMI DAERAH

Hasan Mustafa / 2002

Era Otonomi Daerah

Runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 memunculkan semangat reformasi sistem pemerintahan RI yang awalnya cenderung sentralistik ke arah yang lebih desentralistik. Salah satu perubahan yang sangat strategis adalah adanya perubahan dalam sistem pemerintahan daerah  melalui pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menggantikan Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah. Pemberlakuan undang-undang baru tersebut memberikan kepada daerah, kekuasaan penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah secara utuh dan bulat, khususnya kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan  yang berlaku dalam kerangka Negara Kesatuan RI . Beberapa karakteristik legal yang tampaknya perlu dipahami oleh masyarakat luas dengan adanya otonomi daerah antara lain adalah : (Desi Fernanda, 2002) 1.      Meletakkan otonomi daerah sebagai wujud pengakuan kedaulatan rakyat sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas daerah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. 2.      Daerah Otonom Kabupaten dan Kota tidak lagi merangkap sebagai wilayah administrasi pusat, sehingga tidak lagi ada perangkapan jabatan Kepala Daerah dan sekaligus Kepala Wilayah. 3.      Menempatkan seluruh kewenangan pemerintahan pada Derah Kabupaten dan Kota yang lebih dekat dengan masyarakat, kecuali kewenangan-kewenangan tertentu yang ditetapkan sebagai kewenangan Propinsi dan kewenangan Pusat. Kewenangan Propinsi terbatas pada bidang-bidang yang bersifat lintas Daerah Kabupatan/Kota, atau kewenangan yang belum dapat dilaksanakan oleh Daerah/Kota. Kewenangan Pusat antara lain meliputi lima bidang strategis, yaitu politik luar negeri, agama, ekonomi moneter, pertahanan dan keamanan, dan hukum/peradilan . 4.      Tidak ada hubungan hirearki antara daerah otonom Kabupaten dan Kota dengan daerah otonom Propinsi. Jadi Daerah otonom Kabupaten/Kota bukanlah bawahan daerah otonom Propinsi. 5.      Kepala Daerah ditetapkan oleh DPRD setempat. Artinya Kepala Daerah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran, dan akhir masa jabatan. 6.      Kedudukan keuangan daerah otonom menjadi  lebih kuat dengan adanya desentralisasi fiskal, di mana daerah tidak lagi mendasarkan pengelolaan keuangannya kepada ketentuan alokasi dari Pusat, melainkan memilki otonomi penuh untuk mengelola keuangan daerah , dengan kewajiban melaporkannya kepada DPRD, sebagai bentuk akuntabilitas. 7.      Struktur perangkat pemerintahan daerah tidak lagi seragam, melainkan boleh bervariasi sesuai dengan potensi dan keanekaragaman daerah. Sedangkan Kecamatan dan Kelurahan tidak lagi merupakan perangkat pemerintahan wilayah tetapi menjadi perangkat daerah otonom. 8.      Pengawasan oleh Pusat lebih bersifat preventif daripada represif, sehingga terdapat keleluasaan bagi daerah untuk melaksanakan otonominya tanpa campur tangan Pusat, kecuali jika  ternyata terdapat kebijakan daerah yang bertentangan dengan kebijakan nasional atau yang lebih tinggi.   Dana Pembangunan Daerah Pembangunan daerah mustahil bisa dilaksanakan dengan baik tanpa adanya dana yang mencukupi. Dalam pasal 27 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 telah diatur bahwasanya dalam rangka pembiayaan pelaksanaan desentralisasi, daerah akan mengandalkan pada sumber-sumber penerimaan yang terdiri atas : (1) Pendapatan Asli Daerah – PAD; (2) Dana Perimbangan; (3) Dana Pinjaman; dan (4) lain-lain Penerimaan yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang dihasilkan dari upaya daerah sendiri yang berasal dari berbagai sumber, antara lain adalah dari pajak daerah, retribusi, hasil keuntungan perusahaan daerah, dan dari berbagai hasil usaha lainnya yang sah menurut peraturan. Kemampuan daerah untuk memperoleh PAD rata-rata sangat rendah, bahkan untuk menutupi biaya rutin pun sangat kekurangan. Untuk daerah otonomi Kabupaten dan Kota dana yang diperoleh dari PAD hanya sekitar 13% dari dana yang dimiliki, sedangkan di daerah otonomi Propinsi sebanyak 30%.  (Deddy Supriadi B. , 2002). Dana Perimbangan adalah dana yang diperoleh pemerintah Daerah dari pemerintah Pusat, baik yang berasal dari PBB, Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan, Penerimaan Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi  Khusus. Penerimaan dari PBB dibagi dengan imbangan 10% untuk Pemerintah Pusat dan 90% untuk Daerah; penerimaan dari BPHTB dibagi dengan imbangan 20% untuk Pusat, dan 80% untuk Daerah; penerimaan dari Sumber Daya Alam dibagi dengan imbangan 20% bagi pemerintah Pusat dan 80% untuk Daerah. Satu hasil penelitian yang dilakukan oleh SMERU dan hasilnya diseminarkan di Bali pada bulan Juni 2002, menunjukan bahwa dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat –Daerah  tidak diatur penerimaan dari sektor perkebunan, sehingga daerah yang memiliki areal perkebunan merasa dirugikan karena daerah tidak memperoleh pendapatan dari sektor tersebut. “ In addition, those regions with established industries that make a significant contribution to state revenue, such as the tobacco industry in Kabupaten Kudus, do not receive a share of the profits despite the fact that the natural resources upon which the industries are based lies within their territory. As a result, these regions feel that they have been treated unfairly by regional autonomy laws”. Perlu diketahui yang diatur dalam undang-undang tersebut hanya mencakup penerimaan dari sektor minyak bumi, gas alam, kehutanan, pertambangan umum, dan perikanan. Berdasarkan data APBD tahun anggaran 2001 untuk 82 Kabupaten/Kota di Indonesia, dapat diketahui bahwa dana perimbangan menempati porsi terbesar yaitu rata-rata 77% (Sadu Wasistiono, 2002). Yang terkecil adalah Kabupaten Badung yakni 32% sedangkan yang terbesar Kabupaten Kutai Kertanegara sebesar 99%. Khusus untuk Kota Palu, mencapai 90%. Melihat lebih besarnya pendapatan daerah Kabupaten/Kota yang diperoleh dari Dana Perimbangan dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah,  maka dapat dikatakan daerah masih belum bisa otonomi secara sepenuhnya. Artinya desentralisasi dalam aspek ekonomi, politik, dan sosial, belum diimbangi dengan desentralisasi aspek fiskal, dan akibatnya ketergantungan Daerah kepada Pusat masih sangat dirasakan.   Sumber Daya Manusia sebagai kekuatan utama pembangunan daerah.        Sebagian besar upaya yang dilakukan daerah untuk bisa mengurangi dana yang diperoleh dari pemerintah pusat adalah dengan memacu uapaya memperoleh Pendapatan Asli Daerah sebesar mungkin. Metode yang paling populer sampai dengan saat ini adalah dengan mengesploitasi Sumber Daya Alam daerah yang ada, dan melalui Pajak dan Retribusi Daerah. Cara pertama sangat mungkin dilakukan apabila di daerah SDA nya memang berlimpah, namun bagi daerah yang miskin akan SDA umumnya mengambil jalan lain yaitu meningkatkan penerimaan dengan cara kedua . Terlepas dengan cara daerah memperoleh PADnya, yang menjadi pertanyaan “mampukah daerah menggali dengan bermodalkan sumber daya manusia yang ada di daerahnya sendiri?” Ada slogan yang cukup terkenal dalam dunia industri “ Assets make things possible, people make things happen” . Artinya kekayaan alam, modal, bahan baku, dan asset-aset lainnya membuat sesuatu itu mungkin, namun hanya melalui tangan-tangan manusialah membuat semuanya itu terjadi. Indonesia boleh mempunyai laut yang luas penuh dengan ikan, namun tanpa nelayan yang baik, ikan tersebut akan tetap menjadi ikan yang ramai berenang-renang di dalam lautan. Daerah bisa punya modal sendiri atau modal asing, atau hasil penarikan pajak dan retribusi, namun tanpa manusia yang akhli dan bermoral dalam mengelola uang tadi, dapat kita bayangkan bagaimana jadinya.  Demikian pula, daerah boleh mempunyai kekayaan alam yang berlimpah, namun tanpa ada sumber daya manusia yang mengolahnya secara benar, kekayaan alam tersebut bukannya menjadi sumber yang bermanfaat, melainkan lebih banyak mudharatnya. Berdasarkan laporan-laporan tertulis maupun lisan, ternyata semangat reformasi yang di dalamnya adalah juga pelaksanaan otonomi daerah, masih belum sepenuhnya bisa diterjemahkan menjadi tindakan. Dalam salah satu laporannya Ahmad Subagya (2002) salah satu anggota Dewan Konsultasi Otonomi Daerah Kabupaten Bantul mengemukakan beberapa kendala pelaksanaan otonomi daerah, yang antara lain adalah : 1.      Partisipasi masyarakat rendah.. Sebagian besar masyarakat kabupaten/kota mempunyai persepsi bahwa otonomi daerah merupakan persoalan pemerintah daerah. Kondisi seperti ini berakibat pada rendahnya partisipasi masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah daerah menjadi rendah. Salah satu akibatnya adalah, dalam perencanaan dan persiapan lainnya pemerintah kabupaten sibuk sendirian, dan kurang mendapat dukungan atau kontrol dari masyarakat. Masyarakat tidak perduli pemerintah siap atau tidak, cenderung menunggu dan melihat apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Bagi masyarakat, yang penting ada perubahan pada kinerja pemerintah sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih baik dan murah. Sikap menunggu ini akan sangat mengganggu pelaksanaan otonomi daerah karena sesungguhnya pelaksanaan otonomi daerah akan sangat diuntungkan dengan adanya partisipasi masyarakat. Permasalahan ini juga ditemukan oleh penelitian yang dilakukan oleh SMERU, yang antara lain berbunyi :“The implementation of regional autonomy must include the involvement of wider circle of participation outside the boundary of government and the bureaucracy. The responsibility of local communities in each autonomous region must also taken into account, so that government and the community share responsibility for successful implementation of regional autonomy. This implies that the implementation of regional autonomy will be a long-term process, which must be widely understood not only by local government but also by civil society”  2.      Sikap dan mentalitas aparatur Pemerintah Daerah Sikap mentalitas aparatur pemerintahan daerah merupakan salah satu kunci penting keberhasilan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, karena merekalah ujung tombak dan eksekutor program tersebut. Ada gejala cukup menonjol pada hampir semua pemerintah kabupaten bahwa sikap dan mentalitas aparatur baik eksekutif maupun legislatif masih menyisakan pengaruh pemerintah yang sentralistik, sehingga mereka lebih baik menunggu dan kurang berani mengambil inisiatif dan prakarsa untuk melaksanakan fungsi keotonomian daerahnya. Kondisi ini sudah tentu tidak menguntungkan pelaksanaan otonomi daerah, karena kepeloporan aparatur pemerintahan daerah mutlak diperlukan. Di samping itu, ada dua pandangan lain yang tampaknya juga mendukung dua hasil penelitian tersebut di atas, yang  datangnya dari Muadim Bisri, SH, Sag. Dalam makalahnya yang berjudul “Melacak Problematika Otoda” . Pertama, otonomi daerah dicurigai sebagai proses transformasi kolusi, korupsi, dan nepotisme ke tingkat daerah, ini juga ternyata terbukti. Banyaknya anggaran belanja daerah yang tidak jelas serta melimpahnya permintaan fasilitas  kesejahteraan para eksekutif maupun legislatif tingkat daerah merupakan bukti yang nyata.  Kedua, kendala yang muncul berikutnya adalah rendahnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM). Perda-perda yang ditelorkan sebagai konsekuensi dari perubahan pola anggaran proyek dan program telah menimbulkan kekhawatiran baru, karena ternyata di daerah tingkat I dan II masih minim staf akhli di bidang keuangan dan manajemen yang diperlukan (Bisri, 2002) Mencermati permasalahan di atas, maka apa yang sekiranya harus dilakukan oleh daerah dalam menghadapi otonomi ini. Adhitya Wardono dan Asep Mulyana dalam makalah yang yang disampaikan di Frankrut, berjudul “Sumberdaya Padat Otak dan Otonomi Daerah” mengutip buah pikiran seorang ekonom Friedrich List yang mengemukakan konsep Pendekatan Tenaga Produktif. Rekomendasinya adalah kemakmuran suatu daerah (bangsa) bukan disebabkan oleh akumulasi harta dan kekayaan, melainkan dengan cara membangun lebih banyak tenaga yang produktif. Dengan pendekatan ini akan terjadi kekuatan swadaya setempat yang mampu menunjang kemakmuran ekonomi suatu daerah atau bangsa. Yang dimaksud oleh Friedrich List dengan Tenaga Produktif adalah karya kreatif, inovatif, pemahaman atas kekuasaan dan hokum, hak dan kewajiban masyarakat, efektivitas penyelenggaraan pemerintah, ilmu dan kebudayaan, dan sikap terhadap hak asasi manusia serta mentaati norma agama. (Wardono dan Mulyana, 2001).   Hubungan antara Kemajuan Daerah dengan Sumber Daya ManusiaDari apa yang dikemukakan oleh Fredrich List tersebut di atas maka uraian berikutnya  berupaya menjelaskan sejauh mana hubungan antara kemakmuran daerah yang indkatornya adalah kemakmuran ekonomi dengan variabel sumber daya manusia. Dengan mengetahui hubungan yang terjadi di antara kedua variabel tersebut penulis ingin lebih meyakinkan kepada pembaca betapa pentingnya pemerintah Daerah/Kota/Propinsi untuk memfokuskan upayanya pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerahnya masing-masing. Data yang digunakan dalam mencari hubungan tersebut berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan pada tahun 2001 terhadap 26 Propinsi dari 30 Propinsi yang ada di Indonesia. Judul penelitiannya adalah Daya Saing Daerah : Konsep dan Pengukurannya di Indonesia. Penelitian dilakukan oleh Piter Abdulah, SE., MA, Dr. Armida S. Alisjahbana, Dr. Nurry Effendi, dan Dr. Budiono. Secara umum, penelitian tersebut bertujuan memberikan gambaran tentang daya saing dari 26 Propinsi. Variabel-variabel penelitian utama meliputi Perekonomian Daerah, Keterbukaan, Sistem Keuangan, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, Ilmu pengetahuan dan Teknologi, Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, Governance dan Kebijakan Pemerintah, serta Manajemen dan Ekonomi Mikro. Analisis dari ke sembilan variabel tersebut menganghasilkan Daya Saing dari setiap Propinsi di Indonesia. Dalam penelitian tersebut variabel Perekonomian Daerah didefinisikan sebagai ukuran kinerja secara umum dari perekonomian makro (daerah) yang meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat konsumsi, kinerja sektoral perekonomian, serta tingkat biaya hidup. Indikator kinerja ekonomi makro mempengaruhi daya saing daerah melalui prinsip-prinsip berikut: (halaman 17) 1.      Nilai tambah merefleksikan produktivitas perekonomian, setidaknya dalam jangka pendek. 2.      Akumulasi modal mutlak diperlukan untuk meningkatkan daya saing dalam jangka panjang. 3.      Kemakmuran suatu daerah mencerminkan kinerja ekonomi di masa lalu. 4.      Kompetisi yang didorong mekanisme pasar akan meningkatkan kinerja ekonomi suatu daerah. Semakin ketat kompetisi pada suatu perekonomian daerah, maka akan semakin kompetitif perusahaan-perusahaan yang akan bersaing secara internasional maupun domestik Tabel di bawah ini menunjukan peringkat daerah menurut indikator perekonomian daerah.

Tabel : Pemeringkatan Daerah Menurut Indikator Perekonomian Daerah

 

Propinsi

Perekonomian Daerah

SUB INDIKATOR

Nilai Tambah

Inves- tasi

Tabung-an

Konsumsi Kinerja Sektoral Biaya Hidup
DKI

1

2

1

1

2

1

15

Jawa Barat

2

3

5

3

6

3

8

Kalimantan Timur

3

1

9

13

21

2

10

Jawa Tengah

4

7

14

6

1

4

18

Riau

5

8

6

18

5

7

7

Sumatera Utara

6

10

7

5

8

6

16

DI Yogjakarta

7

4

17

4

13

5

14

Kalimantan Tengah

8

24

4

8

3

12

25

Jawa Timur

9

5

3

2

18

24

24

Sulawesi Selatan

10

12

2

12

16

15

17

Kalimantan Barat

11

13

10

10

17

11

5

Bali

12

15

15

9

25

8

6

Nusa Tenggara Timur

13

17

19

7

12

22

1

Sumatera Selatan

14

11

8

14

7

19

26

Sulawesi Utara

15

9

24

16

11

13

3

Sumatera Barat

16

18

16

22

9

9

9

Irian Jaya

17

6

11

19

14

25

12

Sulawesi Tenggara

18

20

13

15

10

16

20

Lampung

19

14

12

21

23

17

13

Jambi

20

23

22

17

4

14

22

Sulawesi Tengah

21

16

18

20

24

20

11

DI Aceh

22

25

21

26

19

10

4

Kalimantan Selatan

23

19

23

11

22

23

19

Nusa Tenggara Barat

24

21

20

23

20

21

21

Bengkulu

25

22

25

25

25

18

23

Maluku

26

26

26

24

26

26

2

Dalam laporan penelitian tersebut diuraikan (halaman 31-32) bahwa dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa DKI Jakarta, Propinsi Jawa Barat, dan Kalimantan Timur merupakan 3 daerah dengan kondisi perekonomian makro yang terbaik. Jika dilihat dekomposisi menurut sub-indikatornya, maka kinerja perekonomian DKI  Jakarta digerakkan oleh investasi yang bersumber dari tabungan, konsumsi, dan semua ini tercermin pada peringkat kinerja sektoral dan nilai tambah yang tinggi. Satu faktor yang cenderung memperlemah kinerja perekonomian DKI Jakarta adalah biaya hidup yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan banyak daerah lain (peringkat ke-15). Hal yang hampir sama berlaku pula untuk Propinsi Jawa Barat. Gambaran kinerja sub-indikator Propinsi Kalimantan Timur sedikit berbeda dalam hal kekuatan perekonomian daerahnya yang ditopang oleh aspek investasi, kinerja sektoral dan nilai tambah, akan tetapi lemah dalam aspek konsumsi dan rata-rata aspek tabungan. Gambaran kinerja sub-indikator bagi propinsi-propinsi yang berada pada peringkat menengah dari indikator perekonomian daerah  (Propinsi Bali, Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Propinsi Sumatera Selatan) menunjukan adanya kombinasi antara dua atau tiga sub-indikator dengan kinerja tinggi, dan selebihnya dengan kinerja di bawah rata-rata nasional. Bagi Propinsi Nusa Tenggara Timur, aspek biaya hidup dan  tingkat tabungan relatif memiliki peringkat yang tinggi secara nasional, tetapi hal ini tidak didukung oleh kinerja sektoral, nilai tambah maupun tingkat investasi. Propinsi Bali kuat dalam hal aspek tabungan dan kinerja sektoral, dengan didukung oleh tingat biaya hidup yang relatif murah dibandingkan banyak daerah lain. Meskipun Propinsi Sumatera Selatan cukup kondusif dari sisi investasi, nilai tambah dan pengeluaran konsumsi konsumsi , namun tidak didukung oleh kinerja sektoralnya, dan terhambat oleh laju inflasi yang tinggi. Untuk tiga propinsi dengan peringkat perekonomian daerah yang terbawah, yaitu Propinsi Nusa Tenggara barat, Bengkulu, dan Maluku, hampir semua sub-indikatornya berada pada peringkat yang sangat rendah. Kinerja perekonomian daerah tidak digerakkan oleh  investasi ataupun konsumsi, sehingga perekonomian daerah praktis berada pada posisi yang stagnan. Kinerja perekonomian daerah yang rendah ini kemudian lebih diperburuk lagi oleh tingkat biaya hidup yang relatif tinggi, kecuali untuk Propinsi Maluku. Kepulauan Sulawesi yang diwakili oleh Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara, menduduki peringkat yang bervariasi. Sulawesi Selatan menduduki peringkat lebih tinggi dibandingkan dengan Sulawesi Utara, Tenggara,  dan Tengah. Daerah ini berada di peringkat ke-10. Keunggulan utama terletak pada sub indikator investasi, dengan peringkat ke 2, ditambah dengan tabungan dan nilai tambah. Sulawesi Tengah menduduki peringat terbawah dibanding dengan tiga Propinsi Sulawesi lainnya. Hampir semua sub indikator daerah ini lemah, kecuali tingkat biaya hidup yang relatif lebih rendah. Yang terlemah adalah rendahnya tingkat konsumsi, yang mencapai peringkat 24, artinya dua dari bawah.. Variabel atau indikator Sumber Daya Manusia diukur melalui ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia. Faktor-faktor SDM ini mempengaruhi daya saing berdasarkan prinsip-prinsip berikut:. .Angkatan kerja dalam jumlah besar dan berkualitas akan meningkatkan daya saing suatu daerah. 1.      Pelatihan dan pendidikan adalah cara yang paling baik dalam meningkatkan tenaga kerja yang berkualitas 2.      Sikap dan nilai yang dianut oleh tenaga kerja juga menentukan daya saing suatu daerah 3.      Kualitas hidup masyarakat suatu daerah menentukan daya saing daerah tersebut.

 

Tabel : Pemeringkatan Daerah Menurut Indikator Sumber Daya Manusia

 

 

 

Propinsi

Sumber Daya Manusia

SUB INDIKATOR

Karakteristik Penduduk

Ketenaga- kerjaan

Pendidikan

Kualitas Hidup

Perilaku dan Nilai Sosial

DKI Jakarta

1

23

1

1

1

2

DI Jogyakarta

2

16

4

2

4

3

Jawa Tengah

3

13

3

9

3

8

Jawa Barat

4

22

6

4

2

10

Jawa Timur

5

24

2

16

5

6

Kalimantan Timur

6

14

9

7

6

5

Bali

7

18

5

18

7

1

Sumatera Utara

8

4

10

3

9

11

Sulawesi Utara

9

20

7

17

10

4

Lampung

10

11

14

14

8

9

Sumatera Selatan

11

15

12

11

14

13

Maluku

12

1

16

5

19

15

Sumatera barat

13

6

18

10

12

17

Sulawesi Selatan

14

5

17

20

11

7

Kalimantan Tengah

15

9

13

21

17

12

Kalimantan Selatan

16

26

8

19

18

14

Jambi

17

12

19

15

13

19

Bengkulu

18

17

15

13

20

23

Sulawesi Tenggara

19

3

24

8

23

16

Riau

20

10

26

6

15

18

Sulawesi Tengah

21

21

11

22

16

21

DI Aceh

22

8

22

12

21

22

Kalimantan Barat

23

19

20

24

24

20

Nusa Tenggara Barat

24

25

21

23

25

24

Nusa Tenggara Timur

25

2

23

25

22

26

Irian Jaya

26

7

25

26

26

25

Semua propinsi yang berada di Pulau Jawa memiliki peringkat yang sangat tinggi untuk aspek Sumber Daya Manusia. , demikian pula dengan Propinsi kalimantan Timur, Bali, Sumatera Utara, Sulawesi Utara dan Lampung. Peringkat tinggi ini (1 – 10)  merupakan andil dari sub-indikator ketenagakerjaan, pendidikan,  kualitas hidup, dan perilaku serta nilai sosial. Propinsi dengan kondisi sumber daya manusia yang terlemah adalah propinsi Irian Jaya, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Ketiga propinsi ini lemah di semua sub-indikator, kecuali NTT dan Irian Jaya  yang jumlah penduduknya relatif sedikit dibandingkan dengan kebanyak daerah lainnya. Dari empat propinsi di Sulawesi, yang paling baik peringkat sumber daya manusianya adalah Sulawesi Utara. Daerah ini lebih unggul di sub-indikator ketenagakerjaan dan perilaku dan nilai sosial. Sulawesi Tengah berada di tingkat terbawah (peringkat 21) sedangkan Sulawesi Selatan di peringkat menengah.  Kelemahan paling mencolok di masyarakat Sulawesi Tengah adalah tingkat pendidikan, yaitu berada di peringkat 22, berarti keempat dari terbawah (26) . Dalam laporan tersebut (hal 39) dikemukakan bahwa yang juga menarik untuk dikaji lebih mendalam lagi adalah keterkaitan antara aspek kuantitas dan kualitas SDM, di mana propinsi-propinsi dengan peringkat indikator SDM yang tinggi, umumnya memiliki kuantitas penduduk yang rendah, tetapi di lain pihak memiliki kualitas penduduk yang baik. Sementara itu, pada propinsi-propinsi dengan peringkat menengah maupun rendah, yang terjadi adalah sebaliknya, di mana peringkat kuantitas SDM cenderung berada di atas, sementara kualitasnya berada di bawah rata-rata nasional. Untuk mencari besarnya hubungan antara peringkat kemajuan Ekonomi Daerah dengan peringkat Sumber Daya Manusia Daerah digunakan rumus statistik Rank Spearman dan hasilnya adalah sebagai berikut :

EKONOMI

SDM

Spearman’s rho

EKONOMI

Correlation Coefficient

1.000

.596

Sig. (1-tailed)

.

.001

N

26

26

SDM

Correlation Coefficient

.596

1.000

Sig. (1-tailed)

.001

.

N

26

26

**  Correlation is significant at the .01 level (1-tailed).

      Hasil perhitungan di atas secara nyata menunjukan bahwa ada kaitan antara kualitas sumber daya manusia dengan kualitas perekonomian. Dengan nilai hubungan (r) sebesar 0,60 dan tingkat kepecayaan 99%, dapat disimpulkan bahwa di antara kedua variabel tersebut ada korelasi yang relatif cukup kuat dan tidak bisa diabaikan. Memang dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa kualitas sumber daya manusia yang baik bisa membuat ekonomi menjadi baik, tetapi juga bisa diartikan sebaliknya yaitu karena ekonomi yang baik maka kualitas sumber daya manusianya yang baik  Namun interpretasi yang paling utama adalah jika kita ingin membangun perekonomian maka kualitas sumber daya manusia jangan diabaikan, demikian pula jika ingin mengembangan sumber daya manusia, juga tidak bisa mengabaikan pertumbuhan ekonomi. Dalam indikator kualitas Sumber Daya Manusia Daerah, terdapat lima sub-indikator, yaitu : karakteristik penduduk, ketenagakerjaan, pendidikan, serta perilaku dan nilai sosial masyarakat. Dari ke lima sub indikator ini ternyata sub indikator pendidikan memberikan sumbangan terbesar, berdasarkan perhitungan di bawah ini :

PENDIDIK

SDM

Spearman’s rho

PENDIDIK

Correlation Coefficient

1.000

.668

Sig. (1-tailed)

.

.000

N

26

26

SDM

Correlation Coefficient

.668

1.000

Sig. (1-tailed)

.000

.

N

26

26

**  Correlation is significant at the .01 level (1-tailed).   Dengan korelasi sebesar 0,69 maka diperoleh koefisien determinasi sebesar kira-kira 49% yang artinya skor kualitas Sumber Daya  Manusia dalam penelitian tersebut sebagian besarnya disebabkan karena pendidikan formal dan non formal. Temuan lain dari data penelitian tersebut akan menambah daftar betapa pentingnya sumber daya manusia bagi pembentukan daya saing antar daerah. Dalam laporan tadi diurutkan Daya Saing Daerah berdasarkan peringkat. Yang paling berdaya saing menduduki peringkat ke 1 (satu), sedangkan yang paling rendah daya saingnya menduduki peringkat ke 26 (dua puluh enam). Jika diurutkan maka  munculah tabel  seperti di bawah ini : Tabel : Pemeringkatan Daerah Propinsi Secara Keseluruhan

 

P r o p i n s i

 

Peringkat

P e r i n g k a t   I n d i k a t o r    U t a m a

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

DKI Jakarta

1

1

3

1

1

1

1

18

21

1

Kalimantan Timur

2

3

2

16

2

12

6

1

2

6

Jawa Timur

3

9

1

10

3

3

5

14

16

2

Jawa Tengah

4

4

6

5

9

10

3

3

4

8

Bali

5

12

7

6

8

4

7

4

5

7

DIY Yogjakarta

6

7

15

8

15

2

2

9

8

3

Jawa Barat

7

2

5

15

13

5

4

16

19

5

Sulawesi Selatan

8

10

17

12

5

8

14

11

7

9

Lampung

9

19

14

4

18

6

10

10

15

4

Kalimantan Tengah

10

8

18

9

12

17

15

5

1

15

Riau

11

5

4

11

4

20

20

20

10

10

Sumatera Utara

12

6

8

14

7

11

8

22

22

11

Sulawesi Utara

13

15

12

18

10

9

9

7

20

16

Kalimantan Selatan

14

23

20

13

6

7

16

15

17

12

Jambi

15

20

11

2

22

22

17

8

6

13

Sumatera Selatan

16

14

13

7

16

15

11

17

18

14

Sumatera Barat

17

16

26

20

14

14

13

6

11

17

Sulawesi Tenggara

18

18

21

21

23

19

19

2

3

20

Sulawesi Tengah

19

21

24

19

17

16

21

12

9

18

Nusa Tenggara Barat

20

13

9

3

21

26

25

13

12

22

Nusa Tenggara Timur

21

24

23

23

19

18

24

21

13

23

Kalimantan Barat

22

16

16

17

20

25

23

25

23

19

Maluku

23

26

19

25

26

13

12

24

14

21

Irian Jaya

24

17

10

24

11

24

26

23

24

25

Bengkulu

25

25

25

22

25

21

18

19

25

24

Aceh

26

22

22

26

24

23

22

26

26

26

Keterangan : I.                   : Perekonomian Daerah            V       : IPTEK                    IX       : Manajemen II.                : Keterbukaan                           VI      : SDM                       dan Ekonomi Mikro III.             : Sistem Keuangan                    VII     : Kelembagaan IV.             : Infra Struktur dan SDA          VIII    : Governance/Kebijakan   Untuk mengetahui indikator-indikator mana yang paling banyak memberikan andil pada pencapaian peringkat daya saing daerah, maka digunakan perhitungan korelasi di antara masing-masing peringkat indikator utama dengan peringkat daya saing daerah. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus korelasi Spearman Rho – rumus yang digunakan untuk menghitung besarnya korelasi antara dua variabel yang berskala ordinal – hasilnya adalah seperti berikut : Hubungan antara Peringkat Daya Saing Daerah dengan Peringkat : a.       Perekonomian Daerah adalah 0,773 b.      Keterbukaan adalah 0,629 c.       Sistem Keuangan adalah 0,663 d.      Infra Struktur dan SDA adalah 0,771 e.       IPTEK adalah 0,788 f.       Sumber Daya Manusia adalah 0,828 g.      Kelembagaan adalah 0,546 h.      Governance dan Kebijakan adalah 0,436 i.        Manajemen dan Ekonomi Mikro 0,943 Jika diberi peringkat maka Manajemen dan Ekonomi menduduki peringkat I , Sumber Daya Manusia peringkat II,  Iptek peringkat III, Perekonomian Daerah peringkat IV, Infra Struktur dan Sumber Daya Alam peringkat ke V, Sistem Keuangan peringkat ke VI, Keterbukaan peringkat ke VII,  Kelembagaan peringkat ke VIII, dan yang terakhir Governance dan Kebijakan Pemerintah peringkat ke IX. Makna dari hasil perhitungan ini adalah bahwa berhasil atau tidaknya pembangunan suatu daerah lebih banyak terkait  dengan  aktivitas masyarakat dalam berusaha, sumber daya manusianya, serta pada perkembangan teknologi. Peran pemerintah diperlukan, namun lebih banyak bertindak sebagai falitator . Dari hasil di atas tampak dengan jelas bahwa hubungan antara kondisi Sumber Daya Manusia dengan kemampuan Daya Saing Daerah cukup signifikan.  Daerah yang memiliki daya saing dengan peringkat 1 s/d 7 , peringkat kualitas sumber daya manusianya berkisar 1 s/d 7 pula. Sedangkan daerah yang mempunyai daya saing peringkat rendah ( 20 s/d 26), juga peringkat kualitas sumber daya manusianya sebagian besar di antara 20 s/d 26. Maknanya, tanpa didukung oleh kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang memadai, pembangunan daerah di era otonomi daerah ini, akan mengalami kegagalan. Agar memperoleh gambaran lebih lengkap, perlu juga diketahui indikator-indikator apa saja yang dihitung untuk bisa menetapkan peringkat kondisi sumber daya manusia daerah. Indikator tersebut meliputi (1) Angka Ketergantungan, yaitu jumlah penduduk yang tidak produktif, (2) Tingkat Harapan Hidup, (3) Angkatan Kerja, (4) Laju Pertumbuhan Angkatan Kerja, (5) Persentase Penduduk Usia Produktif terhadap Total Penduduk, (6) Laju Pertumbuhan Penduduk Usia Produktif, (7) Tenaga Kerja Akhli, (8) Jumlah Penduduk yang Bekerja, (9) Persentase Penduduk yang Bekerja terhadap Total Penduduk, (10) Prospek Kesempatan Kerja , (11) Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja, (12) Pengangguran, (13) Tingkat Partisipasi SD, (14) Tingkat Partisipasi SLTP, (15) Tingkat Partisipasi SLTA, (16) Tingkat Partisipasi Perguruan Tinggi, (17) Rasio Jumlah Guru terhadap Murid SD, (18) Rasio Jumlah Guru terhadap Murid SLTP, (19) Rasio Jumlah Guru terhadap Murid SLTA, (20) Angka Melek Huruf, (21) Laju Pertumbuhan Angka Melek Huruf, (22) Lama Pendidikan, (23) Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Idex), (24) Populasi Penduduk Perkotaan, (25) Kualitas Pelayanan Kesehatan, (26) Fleksibilitas dan Adaptabilitas Menghadapi Tantangan Baru, (27) Kesetaraan dan Kesempatan Memperoleh Pelayanan, (28) Nilai-nilai Kemasyarakatan – kerajinan, kebersihan, perilaku, dsb)   Penutup      Sebagai penutup dari tulisan pendek ini, perkenankan penulis memaparkan selintas daya saing dari daerah Sulawesi Tengah, di mana Palu merupakan ibu kotanya. Secara keseluruan peringkat daya saing propinsi ini pada tingkat 19, yaitu tingkat yang sudah mendekati kategori rendah. Perekonomian Daerah pada peringkat 21, Keterbukaan pada peringkat 24, Sistem Keuangan pada peringkat 19, Infra Struktur dan Sumber Daya Alam pada peringkat 17, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada peringkat 16, Sumber Daya Manusia pada peringkat 21,  Kelembagaan pada peringkat 12, Governance dan Kebijakan Pemerintah pada peringkat 9 (transparansi dan kosistensi kebijakan pemerintah daerah) , Manajemen dan Mikroekonomi pada peringkat 18. Mengingat nilai sumber daya manusia ternyata sangat penting bagi pembangunan daerah, dan skor hubungan antara kualitas sumber daya manusia dengan pendidikan relatif tinggi ( 0,69) , maka sudah seharusnya pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi Sulawesi Tengah menganggarkan biaya pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia secara lebih memadai lagi. Partisipasi masyarakat untuk mengikuti jenjang pendidikan SD, SLTP, dan SLTA harus segera ditingkatkan karena dibandingkan dengan propinsi lainnya, diketiga jenjang pendidikan tersebut Sulawesi Tengah hanya mncapai peringat 21 dan 22. Partisipasi masyarakat di jenjang Pendidikan Tinggi ternyata lebih baik, dan berada di peringkat 14, sayangnya pendidikan program studi manajemen hanya mencapai peringkat 25, padahal sub-indikator ini memberikan nilai yang tertinggi terhadap pembentukan daya saing daerah. Palu, 30 Oktober 2002

Sumber Bacaan :

Adhitya Wardhono dan Asep Mulyana, Sumberdaya Padat Otak dan Otonomi Daerah, Makalah untuk Semiloka Otonomi Daerah di Frankrut, 2001. Akhmad Subagya , Mulai dari Kabupaten : Mekanisme dan Implementasi Otonomi Daerah,  Anggota Dewan Konsultasi Otonomi Daerah Kabupaten Bantul, dan Ketua DPC PPP Kabupaten Bantul, 2002. Deddy Supriadi Bratakusumah, Kompetensi Aparatur Dalam Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Jurnal Administrasi Publik Nomor 1, Centre for Public Policy and Management Studies Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Katolik Parahyangan, 2002 Desi Fernanda, Signifikansi Struktur, Kultur, Prosedur, dan Figur dalam Reformasi Administrasi Publik Daerah Otonomi, Jurnal Administrasi Publik Nomor 1, Centre for Public Policy and Management Studies Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Katolik Parahyangan, 2002. Muadim Bisri,  Melacak Problematika Otoda, Laboratorium Konsultasi Pelayanan Hukum Universitas Muhamadiyah Malang, 2002. Piter Abdullah, Cs., Daya Saing Daerah : Konsep dan Pengukurannya di Indonesia. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksetralan Bank Indonesia,  BPFE-Yogyakarta, 2002. Syaikhu Usman, Regional Autonomy in Indonesia : Field Experiences and Emerging Challenges,  The SMERU Research Institute, 2002.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
Dedhy Kurniawan

Dedhy Mhey

a portrait of memories

imitation of life

bablic

4 out of 5 dentists recommend this WordPress.com site

laris abadi

Bengkel Cat dan Bodykit Mobil Jogja

My Site The Munawar

Tersenyumlah Karena Ku Tau Senyummu Itu Indah

Online Shop Blazer and Jacket

Tempat Jual Beli Online Terbercaya..!!

WELCOME ON HERI BLOG'S

CREATIVE INNOVATIVE AND EDUCATED

mastur songenep

KEYAKINAN DAN KEIKHLASAN ADALAH DUA MODAL KESUKSESAN

Fadli's Nature

Taruhlah masa lalu dibelakangmu, sebelum engkau melangkah menuju masa depan !

Sunflower Shop

Belanja Murah,Aman dan Nyaman

Fadly Boy's Palace

All About Symbian s60v5 | Let's Learn Together

CENTRAL MEUBEL JEPARA

Manufacture And design Furniture.Sedia berbagai macam dan bentuk furniture indoor maupun outdoor.

mardiansyah313

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

TAMAN WISATA ALAM

THE BEST PLACE TO SPEND OUR HOLIDAY

Naufal Hisyam Blog

Jangan Takut Mencoba! Karna kita tidak akan tahu sebelum mencoba!

TIYO CUBE MY WORDPRESS

JANGAN PERNAH KAMU MERASA JATUH CINTA , JIKA BELUM BERANI MENGUNGKAPKANNYA

Prodi ekonomi pembangunan

Every action there must be price and prize, so think about any actions.

BATIK PEKALONGAN

www.batikandre.wordpress.com your patner my blog

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: